Gorontalo – Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG) bersama sejumlah perguruan tinggi mitra Mahkamah Konstitusi (MK) di seluruh Indonesia berpartisipasi dalam Diskusi Literasi Konstitusi (Diksi) Seri 7 yang digelar secara daring dari Gedung MK, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara serta Pengelola Perpustakaan (Puslitka) MK, bekerja sama dengan PT RajaGrafindo Persada dan Edulaw Project, menghadirkan bahasan menarik mengenai inovasi teknologi di bidang hukum dan pemerintahan. Diskusi ini mengulas dua buku terbaru, yakni “E-Voting: Dalam Pemilu di Indonesia” karya Abdul Basid Fuadi (Asisten Ahli Hakim Konstitusi MK) dan “Memahami Metaverse dan Sistem Pendukungnya (Implementasi Meta Court)” karya Nanda Adytiansyah (Pranata Komputer Ahli Madya MK).

Dalam pemaparannya, Fuadi menekankan bahwa pemilu konvensional di Indonesia masih terbilang tidak efisien, mahal, serta berisiko tinggi. Ia menilai penerapan electronic voting atau e-voting dapat menjadi solusi modern yang “lebih cepat, akurat, hemat, dan inklusif dalam memperkuat kedaulatan rakyat.” Meski begitu, ia mengingatkan bahwa penerapannya membutuhkan reformasi hukum, kesiapan teknologi, serta kepercayaan publik.

Sementara itu, Nanda menjelaskan perkembangan teknologi digital seperti metaverse, artificial intelligence (AI), augmented reality (AR), virtual reality (VR), dan blockchain yang potensial diadaptasi ke dalam bidang hukum, termasuk sistem peradilan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi tersebut dapat membantu hakim memperoleh referensi putusan konstitusi secara lebih cepat dan akurat melalui klasifikasi berbasis machine learning.

Diskusi yang berlangsung interaktif ini diikuti oleh civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi mitra MKRI, termasuk FH UNG, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, serta kampus lainnya. Keterlibatan FH UNG menunjukkan komitmen dalam memperkuat literasi konstitusi dan membuka ruang bagi mahasiswa serta dosen untuk memahami tantangan sekaligus peluang digitalisasi hukum di era modern.

Sebagai informasi, Diksi merupakan program rutin bulanan MKRI untuk memperluas literasi konstitusi di masyarakat melalui diskusi bersama penulis buku dan narasumber ahli, sekaligus membangun budaya akademik yang lebih kritis terhadap perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia.