Boalemo, 26 November 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo sukses menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Kajian Teknis Pemilu 2024: Sistem Pemilu dan Penataan Dapil” diikuti oleh berbagai pihak terkait penyelenggaraan pemilu. Acara ini bertujuan untuk membahas tantangan, permasalahan, dan solusi dalam pelaksanaan pemilu mendatang, dengan fokus pada penataan daerah pemilihan (dapil) dan data pemilih.

Salah satu pemateri yang menarik perhatian adalah Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., SH., MH., akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Dalam pemaparannya, Dr. Rahim menekankan berbagai isu penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, serta memberikan rekomendasi teknis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas pemilu di Boalemo dan secara nasional.

Dr. Rahim menyampaikan beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam persiapan Pemilu 2024, antara lain:

1. Penataan Dapil yang Tidak Proporsional
   Penataan daerah pemilihan (dapil) yang kurang proporsional menjadi salah satu tantangan besar dalam sistem pemilu. Dr. Rahim mengusulkan pemetaan ulang demografi secara periodik agar pembagian dapil lebih akurat dan proporsional, serta menjaga integritas geografis dan kohesi sosial antar daerah.

2. Data Pemilih yang Belum Sinkron
   Masalah sinkronisasi data pemilih menjadi perhatian penting. Integrasi data KPU dengan Dukcapil secara real-time, penguatan regulasi perlindungan data pribadi, serta standarisasi canvassing PPDP menjadi langkah penting yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

3. Tantangan Teknologi dalam Pemilu
   Salah satu rekomendasi Dr. Rahim terkait teknologi adalah penggunaan Sirekap (Sistem Rekapitulasi) sebagai alat bantu penghitungan suara. Sistem ini harus dapat berfungsi secara offline di daerah dengan jaringan terbatas, serta memerlukan pelatihan literasi digital untuk petugas pemilu dan stress-test sistem sebelum hari pemilu.

4. Logistik Pemilu yang Masih Menjadi Kendala
   Terlambatnya distribusi logistik dan ketidakseragaman pelatihan menjadi masalah yang sering ditemui dalam pemilu sebelumnya. Dr. Rahim mendorong pemetaan titik rawan distribusi logistik dan penyempurnaan SOP logistik agar distribusi berjalan lancar dan efisien.

5. Penguatan Integritas Pemilu
   Menjaga integritas pemilu menjadi faktor utama yang tidak bisa diabaikan. Pengawasan digital, crowd reporting, dan kolaborasi antara KPU, Bawaslu, dan Polri dalam menjaga transparansi serta standar formulir hasil pemilu adalah langkah yang harus dilaksanakan untuk menciptakan pemilu yang bebas dari hoaks dan politik uang.

Sebagai penutup, Dr. Rahim mengingatkan bahwa FGD ini bukan hanya untuk mencari solusi jangka pendek, tetapi juga untuk memberikan masukan dalam revisi Undang-Undang Pemilu, agar pemilu di Boalemo dan di seluruh Indonesia semakin efektif, transparan, dan adil.

Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat diterima dan dipertimbangkan oleh KPU Boalemo serta instansi terkait dalam memperbaiki sistem dan teknis pelaksanaan Pemilu 2024. FGD ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempersiapkan pemilu yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi masa depan demokrasi di Indonesia.