Dosen FH UNG Jadi Pemateri Dalam Seminar Nasional Hukum

Salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Novendri M. Nggilu menjadi salah satu Keynote Speaker pada acara Seminar Nasional Hukum, Kebijakan publik, dan Hak Asasi Manusia yang di selenggarakan oleh Universitas Nusa Putra, 13 Desember 2023 bertempat di Auditorium Nusa Putra-Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Seminar nasional tahunan yang diselenggarakan rutin setiap tahun tersebut mengangkat tema “Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional”.

Dalam materinya, Novendri M. Nggilu memfokuskan paparannya pada isu politik hukum pengujian konstitusionalitas amandemen konstitusi. Menurutnya, isu tersebut dipilih karena didasarkan pada beberapa pertimbangan, 1) isu tersebut merupakan isu kontemporer yang saat ini lagi hangat diperbincangkan oleh pakar konstitusi dan pakar politik dunia: 2) isu ini masih jarang mendapatkan atensi dari akademisi maupun praktisi di Indonesia; 3) jika isu tersebut ditarik dalam konteks pengalaman di Indonesia, akan terlihat adanya urgensi penerapan sistem pengujian ini di Indonesia.

Di akhir paparannya, Novendri menjelaskan ada 3 basis atau landasan yang dapat mendasari urgensi penerapan sistem ini di Indonesia, 1) Basis Historis, dimana Indonesia pernah mengalami situasi dimana tindakan peralihan konstitusi terjadi secara inkonstitusional; 2) Basis Filosofis dan Normatif, dimana jika ditelisik dalam kobstitusi Indonesia, akan ditemukan adanya unamendable clauses (pasal 37 ayat 5) dan constitutional identity (Pancasila) yang memiliki karakter supra konstitusional yang biasanya digunakan sebagai batu uji dalam praktek pengujian konstitusionalitas amandemen konstitusi di berbagai negara; 3) Basis Sosial dan Politik, dimana ada potensi amandemen konstitusi yang dimaksudkan untuk tujuan pragmatis, seperti halnya isu periodesasi masa jabatan presiden yang seolah menjadi isu yang terpola, sehingga perlu diantisipasi dengan adanya mekanisme pengujian terhadap amandemen konstitusi yang merusak atau meruntuhnya struktur dasar konstitusi, misalnya pembatasan kekuasaan, dan demokrasi.