Gorontalo, 18 September 2024 — Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG) kembali menggelar program PRODEO HUKUM, sebuah inisiatif pendampingan dan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memperluas akses keadilan. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui platform Zoom dan disiarkan langsung di Facebook.

Pada sesi pertama, Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H., dosen Hukum Tata Negara FH UNG, memoderasi diskusi yang menghadirkan tiga pemateri utama, yakni Dekan FH UNG Dr. Weny Almoravid Dungga, S.H., M.H., Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Zamroni Abdussamad, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dr. Suwitno Yutye Imran, S.H., M.H.. Tema diskusi kali ini adalah “Pentingnya Hak Ketenagakerjaan bagi Kelompok Disabilitas”.

Dalam paparannya, Dr. Weny Almoravid Dungga menjelaskan mengenai regulasi yang melindungi hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas, mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ia menegaskan bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, memiliki tanggung jawab untuk memastikan lingkungan kerja yang inklusif.

Dr. Zamroni Abdussamad menambahkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk diskriminasi dan keterbatasan akses. Menurutnya, perlu adanya upaya lebih dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif.

 Sementara itu, Dr. Suwitno Yutye Imran menekankan bahwa perguruan tinggi berperan penting dalam memberikan pendidikan dan kesadaran mengenai hak-hak ketenagakerjaan, termasuk untuk kelompok disabilitas.

Sesi pertama dilanjutkan dengan sesi kedua yang mengangkat tema “Peran Satu Keluarga saat Matinya Proses Demokrasi dalam Pemilu”, dipandu oleh Irlan Puluhulawa, dosen dan Ketua LBH UNG. Diskusi ini menghadirkan Dr. Erman Ibrahim, Ketua LBH UNG, serta Sophian Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo.

Dr. Erman Ibrahim dalam pemaparannya menyoroti pentingnya penegakan hukum untuk melindungi hak-hak warga negara, terutama dalam konteks pemilu. Ia menekankan peran penting lembaga advokasi dalam memastikan aturan hukum ditegakkan, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Sophian Rahmola, MAP Ketua KPU Provinsi Gorontalo, berbicara tentang tantangan dalam menjaga netralitas penyelenggara pemilu, terutama di tengah maraknya isu politik dinasti dan intervensi kekuasaan. Menurutnya, peran aktif masyarakat dalam pengawasan sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan adil dan transparan.

Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab yang diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan. Program PRODEO HUKUM ini diharapkan dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga integritas demokrasi.