Gorontalo, 8 November 2024 – Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG) turut berpartisipasi dalam webinar konstitusi nasional bertajuk “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem Politik Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui video conference. Acara yang diadakan pada Jumat, 8 November ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang hak konstitusional, ideologi Pancasila, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga sistem politik demokrasi di Indonesia.

Webinar yang diikuti oleh mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi, termasuk FH UNG, dibuka dengan sambutan dari Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., seorang pakar hukum konstitusi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) yang juga bertindak sebagai host dalam acara ini. Dalam sambutannya, Prof. Susi menggarisbawahi pentingnya kesadaran dan keterlibatan akademisi serta masyarakat umum dalam memahami putusan-putusan MK yang berpengaruh besar terhadap kehidupan bernegara.

Lailani Sungkar, S.H., M.H., dosen FH Unpad, bertindak sebagai moderator, memandu jalannya diskusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan strategis mengenai konsep-konsep hukum dan politik yang dibahas dalam acara tersebut.

Narasumber utama, Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., mengulas sejumlah prinsip penting dalam konsep negara hukum, yang meliputi:

• Peradilan yang Bebas sebagai bentuk independensi yudisial,
• Penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pilar utama perlindungan warga negara,
• Pemerintahan yang Berdasarkan Hukum, yang memastikan semua tindakan pemerintah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, Dr. Hamdan memaparkan pendekatan-pendekatan yang digunakan MK dalam menafsirkan aturan hukum, yaitu:

• Penafsiran Backward-Looking yang mencakup penafsiran historis, gramatikal, dan sistematis untuk memahami konteks hukum yang ada,
• Penafsiran Forward-Looking yang menggunakan pendekatan teleologis dan futuristik untuk mencapai tujuan jangka panjang bangsa.

Beberapa putusan bersejarah atau landmark decision dari MK yang turut dibahas meliputi:

• Putusan 011-017/PUU-I/2003 tentang Hak Politik Mantan Anggota Organisasi Terlarang (PKI) dalam Pemilu,
• Putusan 5/PUU-V/2007 yang mengizinkan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah,
• Putusan 14-17/PUU-V/2007 mengenai syarat calon kepala daerah yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara,
• Putusan 10/PUU-VI/2008 terkait persyaratan domisili bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Webinar ini juga dapat diikuti oleh masyarakat umum melalui siaran langsung di kanal YouTube MK pada tautan berikut: https://www.youtube.com/live/mIEHfuCTTE0?feature=shared.

Partisipasi FH UNG dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen fakultas untuk memperkuat wawasan mahasiswa terkait hukum konstitusi dan demokrasi. Dengan kehadiran mahasiswa dan dosen dari FH UNG, webinar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hukum tata negara serta memperkuat pondasi dalam mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.