Bongo, 22 Oktober 2024 – Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG) menyelenggarakan forum diskusi grup (FGD) bertajuk “Harmonisasi Kearifan Lokal dan Peraturan Perundang-undangan dalam Meningkatkan Kesetaraan Hukum untuk Penyandang Disabilitas” di Desa Bongo, Kabupaten Gorontalo. Acara ini dihadiri oleh warga setempat, termasuk beberapa penyandang disabilitas, serta para pemangku kepentingan.
Pemateri pada kesempatan ini adalah Bapak Helmi Mahmud, S.H., dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, yang sekaligus merupakan penyandang disabilitas. Dalam presentasinya, beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara kearifan lokal dan regulasi hukum untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
Wakil Dekan I FH UNG, Dr. Zamroni Abdussamad, S.H., M.H., juga hadir dan memberikan sambutan dalam diskusi ini. Dalam pidatonya, beliau menyatakan komitmen Fakultas Hukum UNG untuk terus mendukung upaya peningkatan kesetaraan hukum dan hak-hak penyandang disabilitas melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif dan kolaboratif.
Kepala Desa Bongo, Bapak Yamin Nusi, S.Kom., dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini. Ia mengatakan, “Diskusi ini sangat penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Kami berharap, melalui kegiatan ini, kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu yang dihadapi penyandang disabilitas dapat meningkat.”
Diskusi yang berlangsung interaktif ini memberikan kesempatan bagi warga Desa Bongo untuk bertanya dan berbagi pandangan mengenai tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam konteks hukum dan kebijakan lokal. Melalui forum ini, diharapkan akan terjalin sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan mengoptimalkan kearifan lokal dalam mendukung peraturan perundang-undangan.
Acara ini diakhiri dengan harapan bahwa hasil diskusi dapat menjadi rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Bongo dan sekitarnya.