GORONTALO — Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo turut mengambil bagian dalam upaya memperkuat pengelolaan dokumentasi hukum melalui pengiriman perwakilan pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum HAM Gorontalo bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Rabu, 24 September 2025. gorontalo.kemenkum.go.id

Acara yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kemenkum HAM Gorontalo ini diikuti oleh berbagai kalangan, di antaranya biro hukum provinsi, bagian hukum kabupaten/kota, anggota DPRD, hingga perguruan tinggi, termasuk FH UNG sebagai representatif akademik. gorontalo.kemenkum.go.id Pada pembukaan, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Gorontalo, Raymond J. H. Takasenseran, memberikan sambutan dan menegaskan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk mengoptimalisasi integrasi JDIH di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota agar akses informasi hukum menjadi lebih mudah dan terpusat. gorontalo.kemenkum.go.id

Dalam paparan teknis, narasumber baik dari BPHN maupun Kanwil Kemenkum menyampaikan mekanisme pengelolaan dokumentasi hukum yang efektif, strategi integrasi JDIH nasional-daerah, serta langkah-langkah implementasi berbasis website. gorontalo.kemenkum.go.id Kegiatan ini dianggap sebagai momentum penting untuk memperkuat keterkaitan antara sistem hukum pusat dan daerah lewat sinergi kelembagaan. gorontalo.kemenkum.go.id

Kehadiran perwakilan FH UNG dalam Bimtek ini menunjukkan komitmen fakultas dalam mendukung pembangunan sistem hukum yang transparan dan inklusif. Dengan keikutsertaan akademisi hukum dalam forum ini, FH UNG berharap dapat membawa perspektif ilmiah, menjalin kerjasama kelembagaan, dan berkontribusi pada pengembangan JDIH yang lebih berkualitas di Gorontalo.