BALI – Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG) kembali menunjukkan eksistensinya dalam kancah nasional dengan turut serta mewakili Provinsi Gorontalo pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang berlangsung pada tanggal 25–28 April 2025 di Provinsi Bali.

Munas VII APHTN-HAN tahun ini dihadiri oleh ratusan akademisi, pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara dari seluruh Indonesia. Dengan mengusung tema besar “Rekonstruksi Kepemimpinan Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Menuju Pemilu Demokratis dan Inklusif”, kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peran keilmuan hukum dalam menjaga ketahanan dan demokrasi konstitusional di tengah kontestasi politik nasional.

Beragam agenda strategis diselenggarakan dalam Munas kali ini, mulai dari Seminar Nasional tentang Kepemiluan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, hingga pemilihan Ketua Umum APHTN-HAN untuk periode 2025–2030.

Hasil musyawarah akhirnya menetapkan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai Ketua Umum terpilih, melalui proses demokratis berdasarkan usulan dan konsensus dari seluruh delegasi provinsi yang hadir. Penetapan ini disambut antusias oleh peserta sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan akademik yang solid, progresif, dan berpihak pada penguatan kapasitas kelembagaan.

Provinsi Gorontalo sendiri diwakili oleh Supriyadi A. Arief, S.H., M.H., dosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum UNG. Supriyadi yang dikenal aktif dalam berbagai forum Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ini hadir sebagai delegasi resmi dengan hak bicara dan hak suara, sekaligus membawa aspirasi dan gagasan pengembangan organisasi pada tingkat wilayah.

“Saya merasa terhormat dapat mewakili Gorontalo dalam forum nasional ini. Munas ini bukan sekadar agenda formal organisasi, tetapi momentum penting untuk menata kembali arah kontribusi APHTN-HAN sebagai asosiasi yang inklusif dan kontributif,” ujar Supriyadi.

Lebih jauh, Munas ini juga merekomendasikan agar setiap wilayah segera melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) guna membentuk struktur kepengurusan APHTN-HAN tingkat daerah. Harapan besar terletak pada terbentuknya kepengurusan wilayah Gorontalo yang mampu menyatukan seluruh dosen dan pengajar rumpun Ilmu Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dari berbagai perguruan tinggi di provinsi tersebut.

Dengan terbentuknya struktur wilayah baru, APHTN-HAN diharapkan dapat semakin aktif menjalin kerja sama, mengadakan forum ilmiah, dan memperluas jejaring keilmuan lintas institusi. Hal ini menjadi sejalan dengan semangat organisasi untuk terus hadir sebagai kekuatan akademik yang inklusif, partisipatif, dan kontributif terhadap pembangunan hukum di Indonesia.

Partisipasi FH UNG dalam Munas ini juga menegaskan peran strategis kampus sebagai salah satu pusat pengembangan keilmuan hukum di kawasan timur Indonesia, serta komitmen untuk terus berkontribusi dalam penguatan organisasi profesi akademik yang berdampak nasional.