Gorontalo – Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui program magang mandiri yang bermitra dengan berbagai instansi. Pada 6 Desember 2024, mahasiswa FH UNG yang mengikuti program magang di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo resmi ditarik setelah menyelesaikan masa magang mereka.

Acara ini dihadiri oleh Nirwan Junus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, dan Kusno Katili, S. SiT., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak menyampaikan apresiasi atas suksesnya program yang mempertemukan kebutuhan pendidikan hukum dengan praktik nyata di lapangan. Kusno Katili menegaskan bahwa program ini memberikan pengalaman penting bagi mahasiswa untuk memahami langsung berbagai aspek pertanahan, mulai dari administrasi hingga penanganan sengketa.

Program magang ini menjadi salah satu langkah strategis FH UNG dalam mempersiapkan lulusan yang unggul dan relevan dengan kebutuhan zaman. Mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga berhadapan langsung dengan persoalan nyata di sektor pertanahan, seperti konflik agraria, tumpang tindih kepemilikan tanah, dan mafia tanah. Hal ini sejalan dengan visi BPN yang mendorong digitalisasi pengelolaan data pertanahan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan meminimalkan konflik.

Nirwan Junus, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kerja sama ini memperkuat sinergi antara pendidikan hukum dan praktik di lapangan. Mahasiswa dilibatkan dalam berbagai kegiatan, termasuk membantu pengelolaan data tanah berbasis teknologi, analisis hukum atas sengketa tanah, hingga memahami proses legalitas pendaftaran tanah. Dengan pengalaman ini, mereka diharapkan mampu menjadi lulusan yang siap bersaing dan berkontribusi nyata dalam bidang hukum, khususnya pertanahan.

Isu pertanahan sendiri masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Gorontalo, sebagai salah satu wilayah yang berkembang pesat, menghadapi berbagai persoalan seperti pengelolaan lahan yang belum optimal hingga sengketa yang melibatkan masyarakat. Kusno Katili berharap mahasiswa FH UNG dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu menciptakan solusi inovatif berbasis teknologi untuk menjawab tantangan tersebut.

Program ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang FH UNG untuk membentuk lulusan yang tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memiliki kemampuan kritis terhadap dinamika sosial. Keberhasilan program ini sekaligus menjadi bukti bahwa kerja sama antara kampus dan instansi pemerintah mampu menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.