Gorontalo, 24 Januari 2025 – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Gorontalo secara resmi melantik Pengurus PGRI Gorontalo beserta perangkat kelengkapan organisasi untuk periode 2024-2029. Acara pelantikan yang berlangsung di Gorontalo ini dihadiri oleh sejumlah akademisi, pejabat pendidikan, serta tokoh-tokoh penting yang memiliki kontribusi besar terhadap dunia pendidikan di wilayah tersebut. Beberapa perangkat organisasi yang dilantik dalam kepengurusan baru ini meliputi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), Perempuan PGRI, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP), Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS), serta Pusat Studi Literasi dan Cultural Communication (PSLCC).

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG) turut dipercaya untuk mengisi posisi strategis di kepengurusan PGRI Gorontalo. Lima akademisi FH UNG resmi dilantik sebagai Dewan Pakar PGRI Gorontalo, yaitu:

• Prof. Dr. Abdul Haris Panai, M.Pd.
• Prof. Dr. Karmila Machmud, S.Pd., M.A., Ph.D.
• Prof. Dr. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH.
• Dr. dr. Isman Jusuf, M.Kes.
• Dr. Ismail Zakaria, M.Si.

Selain itu, akademisi FH UNG lainnya, Dr. Nur Mohammad Kasim, SH., MH., juga mendapat amanah dalam kepengurusan PGRI Gorontalo, menunjukkan semakin kuatnya peran akademisi dalam mendukung pengembangan pendidikan dan profesi guru di daerah ini. Tak hanya akademisi senior, dosen muda FH UNG Ramadhan Usman turut dilantik sebagai Anggota Personalia Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), sebuah badan yang bertugas menjaga etika dan profesionalisme guru di Indonesia.

Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Provinsi Gorontalo dalam sambutannya menekankan pentingnya peran akademisi dalam mendukung visi PGRI untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Ia menegaskan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan organisasi profesi guru harus terus diperkuat agar menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan mutu pendidikan. “Dengan keterlibatan akademisi di PGRI Gorontalo, kita berharap akan semakin banyak inovasi dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi guru dan pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik,” ungkapnya.

Pelantikan ini menandai langkah awal kepengurusan baru PGRI Gorontalo dalam menjalankan tugasnya untuk memperjuangkan hak-hak guru serta meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah ini. Diharapkan dengan kepengurusan yang lebih inklusif dan akademis, PGRI Gorontalo mampu berkontribusi lebih besar dalam membangun dunia pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.