Gorontalo – Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG) kembali menegaskan komitmen institusinya dalam merespons dan mengawal isu-isu strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan keadilan ekologis. Komitmen nyata ini diwujudkan melalui partisipasi aktif salah satu dosen andalan FH UNG, Hasnia, S.HI., M.H., M.A., yang didapuk sebagai narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk “Membaca Posisi Strategis Gorontalo Dalam Peta Ekstraktivisme Nasional”.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Gorontalo ini telah sukses diselenggarakan pada hari Selasa, 7 Juli 2026, bertempat di Roemah Marly Cafe & Resto, Kota Gorontalo. Dalam wadah dialektika tersebut, Dosen FH UNG berbagi panggung dengan sejumlah tokoh penting penggiat lingkungan hidup, di antaranya Defri Sofyan (Eksekutif Daerah WALHI Gorontalo), Uli Arta Siagian (Koordinator Pengampanye Eksekutif Nasional WALHI), serta Dr. Terri Repi (Akademisi UMGo/Inhides), dan dipandu oleh Faradila Alim selaku moderator.
Diskusi publik ini membedah realitas kritis di balik narasi global mengenai “transisi energi bersih”. Forum ini mengupas tuntas bagaimana daratan dan hutan tutupan alam di Gorontalo kini diposisikan sebagai garis depan (frontier) bagi investasi skala besar yang dikomodifikasi atas nama energi baru terbarukan. Para pembicara menyoroti masifnya praktik industri ekstraktif—mulai dari perluasan tambang, kelapa sawit, pertanian monokultur, hingga ekspansi Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk biomassa—yang dinilai terus menggerogoti daya dukung ekologis daerah.
Dalam forum tersebut, terungkap fakta krusial bahwa akumulasi izin konsesi HTE di Provinsi Gorontalo saat ini telah menembus angka 282 ribu hektar, sebuah luasan yang setara dengan lima kali lipat luas Kota Gorontalo. Kehadiran korporasi skala besar ini sering kali meninggalkan jejak krisis lingkungan yang nyata bagi masyarakat sekitar, seperti peningkatan intensitas banjir bandang dan tanah longsor, alih-alih membawa kesejahteraan ekonomi yang dijanjikan.
Dari kacamata institusi akademik, keterlibatan Hasnia, S.HI., M.H., M.A. sebagai representasi FH UNG memiliki peran yang sangat strategis. Kehadiran pakar hukum dalam forum advokasi ekologis ini menegaskan bahwa sivitas akademika FH UNG tidak hanya terpaku pada kajian teoritis di dalam kelas, melainkan turun langsung ke tengah masyarakat untuk mengurai ketimpangan regulasi. Melalui landasan keilmuannya, akademisi FH UNG turut mengambil peran sentral dalam membangun solidaritas sosial, menyusun pemahaman kolektif, serta mengawal arah kebijakan agar tetap berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis dan perlindungan hak-hak masyarakat Gorontalo.
