Gorontalo – Pada tanggal 31 Oktober 2023, penyelenggaraan lelang barang milik negara (BMN) diadakan melalui kerjasama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Pejabat Lelang Aska Winarta Putra, Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum, dan Irwan Sanong sebagai pemenang lelang.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Pejabat Lelang Aska Winarta Putra, yang memberikan sambutan mengenai pentingnya kerjasama dalam mengelola BMN secara efektif. “Kerjasama ini merupakan langkah nyata dalam optimalisasi pengelolaan barang milik negara. Dengan keterlibatan Fakultas Hukum UNG, diharapkan proses lelang dapat dilaksanakan dengan transparan dan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Aska Winarta Putra.

Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum, juga menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama ini. “Partisipasi Fakultas Hukum UNG dalam penyelenggaraan lelang ini adalah wujud kontribusi dalam mendukung tata kelola barang milik negara yang baik. Semoga kerjasama ini dapat terus ditingkatkan untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan,” ungkapnya.

Irwan Sanong, yang meraih status pemenang lelang dengan memperoleh satu paket peralatan video conference, termasuk Disc Record Player, Hub, Projector, Loudspeaker, Monitor, dan lainnya 

Sekretaris jurusan Jufryanto Puluhulawa, SH., MH, yang juga bertindak sebagai anggota Pengelola Video Conference (VICON) MKRI di Fakultas Hukum UNG, menyatakan kesiapan dalam mendukung kelancaran kegiatan lelang ini. “Kerjasama ini menjadi langkah positif untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan BMN. Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh agar proses lelang berjalan dengan baik,” ujarnya.

Hasil pelaksanaan lelang tersebut menunjukkan bahwa Irwan Sanong berhasil memenangkan satu paket peralatan video conference dengan kondisi rusak berat. Keberhasilan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengelola barang milik negara secara efektif dan efisien.