GORONTALO – Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Gorontalo kembali menunjukkan peran strategisnya di tingkat nasional. FH UNG sukses menyelenggarakan agenda penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan Badan Keahlian DPR RI, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FH UNG dengan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat DPR RI, Senin (20/4/2026).

Prosesi penandatanganan yang difasilitasi oleh FH UNG ini dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Chairul Umam, S.H., M.H., bersama dengan Wakil Rektor IV UNG, Dr. Harto S. Malik, M.Hum. Adapun untuk PKS tingkat fakultas, penandatanganan dilakukan oleh Chairul Umam bersama Wakil Dekan I FH UNG, Dr. Zamroni Abdussamad, S.H., M.H.

Kegiatan ini berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh berbagai elemen penting yang memiliki keterkaitan dengan bidang ekonomi, hukum, dan kesejahteraan rakyat. Para tamu undangan yang hadir di antaranya adalah para akademisi Fakultas Hukum UNG, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, perwakilan BAZNAS Kota Gorontalo, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Wadah Inspirasi Zakat, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Chairul Umam, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Ia menekankan bahwa Badan Keahlian DPR RI sangat membutuhkan masukan dari perguruan tinggi dan lembaga mitra untuk memperkaya substansi regulasi yang disusun.

“Kemitraan ini bukan sekadar formalitas. Kami di Badan Keahlian DPR RI sangat membutuhkan perspektif akademis dari perguruan tinggi serta dukungan dari para pemangku kepentingan terkait dalam menyusun naskah akademik yang komprehensif. Kehadiran berbagai elemen hari ini menunjukkan komitmen kita bersama dalam memperkuat kualitas legislasi nasional,” ujar Chairul Umam.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Rektor IV UNG, Dr. Harto S. Malik, M.Hum., menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan implementasi nyata dari visi UNG dalam memperluas jejaring kemitraan strategis.

“Kerja sama dengan Badan Keahlian DPR RI ini adalah langkah besar bagi UNG. Kami berharap sinergi ini dapat meningkatkan kualitas riset, memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan, serta memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk mitra-mitra yang hadir pada hari ini,” jelas Dr. Harto S. Malik.

Sebagai penyelenggara, Fakultas Hukum UNG memandang kerja sama ini sebagai momentum penting bagi penguatan kapasitas fakultas. Dr. Zamroni Abdussamad, S.H., M.H., yang mendampingi dalam prosesi tersebut, menegaskan bahwa FH UNG siap menjadi garda terdepan dalam mendukung kerja sama ini melalui penyediaan tenaga ahli, kajian hukum, serta riset-riset kebijakan yang dibutuhkan oleh DPR RI.

Agenda ini ditutup dengan sesi diskusi mengenai rencana program kerja tindak lanjut, termasuk peluang kolaborasi penyusunan naskah akademik serta penguatan peran kelembagaan dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang inklusif.