GORONTALO – Melanjutkan rangkaian dialektika akademik di awal tahun 2026, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG) sukses menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Dari Legalitas ke Legitimasi: Membaca Demokrasi Deliberatif di Indonesia”. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 12 Februari 2026 ini, mengambil tempat di Pelataran FH UNG sebagai ruang terbuka untuk bertukar gagasan.

Fokus Diskusi: Demokrasi Bukan Sekadar Prosedur

Diskusi ini menghadirkan Rahmat Mokodompit sebagai pemantik diskusi. Dalam paparannya, ditekankan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia tidak boleh hanya diukur dari aspek legalitas atau pemenuhan aturan administratif semata, tetapi harus menyentuh aspek legitimasi—sejauh mana kebijakan publik lahir dari proses musyawarah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (deliberasi).

Beberapa poin utama yang dibahas dalam forum tersebut meliputi:

• Tantangan Demokrasi Deliberatif: Bagaimana ruang publik di Indonesia saat ini mampu memfasilitasi dialog yang sehat antara pembuat kebijakan dan rakyat.

• Peran Mahasiswa Hukum: Pentingnya bagi calon sarjana hukum untuk memahami bahwa produk hukum yang legal secara formal belum tentu memiliki legitimasi kuat jika mengabaikan aspirasi publik.

• Refleksi Kondisi Nasional: Membaca fenomena demokrasi terkini di Indonesia melalui kacamata teori hukum dan politik.

Komitmen Senat Mahasiswa (SENMA) FH UNG

Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi internal di lingkungan kampus ini diprakarsai oleh SENMA FH UNG 2026. Penyelenggaraan diskusi di pelataran kampus dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang lebih santai namun tetap sarat akan muatan intelektual, sehingga mahasiswa dari berbagai angkatan dapat terlibat tanpa sekat birokrasi yang kaku.

“Diskusi ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk terus menghidupkan budaya literasi dan daya kritis di lingkungan Pelataran FH UNG,” ungkap salah satu pengurus SENMA di sela-sela acara.