Dalam pertemuan tersebut dekan Fakultas Hukum diwakili oleh Wakil dekan I,II,III dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang dilaksanakan pada Jumat (28/29) di The Margo Hotel, Depok. Rapat Nasional ini diikuti oleh 40 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia yang terdaftar dan terdiri dari Dekan, Wakil Dekan serta Ketua Program Studi FH PTN se-Indonesia. 

Kegiatan dibuka oleh Ketua BKS Dekan FH PTN Se-Indonesia, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum dengan mengatakan bahwa dirinya ingin Fakultas Hukum Se-Indonesia dapat menyesuaikan kondisi kekinian dalam tantangan revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Dua alasan tersebut merupakan alasan terkuat yang paling banyak dibahas dalam Rapat Nasional BKS 2019. Hal serupa dikatakan oleh Prof. Dr Ade Maman Suherman S.H.,M.Sc. merupakan Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Dorongan perubahan zaman yang kian cepat perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan seperti kampus hukum. “Masyarakat sudah berubah, menjadi kebutuhan untuk merespons tren, apakah sudah terakomodasi atau belum dalam kurikulum kita,” ujarnya sebagai salah satu anggota Steering Committee.

Pertemuan ini bertujuan untuk merespon dan mengantisipasi perkembangan masyarakat yang kian pesat khususnya memasuki revolusi industri 4.0 serta membahas tentang perumusan kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia dan rekomendasi dari berbagai elemen yang ada.Kemajuan teknologi dewasa ini membuat semua elemen berbenah mengikuti perkembangan zaman, termasuk perguruan tinggi.