GORONTALO – Sebagai bentuk komitmen pengabdian kepada masyarakat dan penguatan literasi hukum di tingkat akar rumput, dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG), Fitran Amrain, S.H., M.H., hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan Sosialisasi Hukum bertajuk “Peran BPD dalam Pembangunan Desa”. Kegiatan ini berlangsung di Desa Helumo, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, pada Rabu (29/7/2026).

Sosialisasi ini dihadiri oleh jajaran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat pemerintah desa, serta tokoh masyarakat setempat. Fokus kegiatan diarahkan untuk memperdalam pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, dan wewenang BPD sebagai mitra strategis kepala desa dalam mengawal arah pembangunan desa.

Dalam pemaparannya, Fitran Amrain menekankan bahwa BPD memegang peranan krusial sebagai pilar legislasi, penampung aspirasi masyarakat, serta lembaga pengawas kinerja pemerintah desa. Menurutnya, pemahaman regulasi yang matang menjadi modal utama bagi anggota BPD agar mampu menjalankan fungsi check and balance secara proporsional dan konstruktif.

“BPD bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan desa, melainkan representasi formal dari suara masyarakat. BPD dituntut untuk aktif dalam penyusunan peraturan desa, perencanaan anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan pembangunan agar tata kelola keuangan dan program di Desa Helumo berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” jelas dosen FH UNG tersebut.

Selain memaparkan aspek regulasi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang desa, sesi sosialisasi juga diisi dengan diskusi interaktif mengenai mekanisme penyerapan aspirasi warga serta solusi atas potensi hambatan komunikasi antara BPD dan pemerintah desa.

Kehadiran akademisi Fakultas Hukum UNG dalam agenda ini diharapkan dapat memperkuat sinergi kelembagaan di Desa Helumo, sehingga pembangunan yang dirancang mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.