Gorontalo – Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG) kembali menorehkan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum melalui penerbitan buku berjudul “Konservasi Pesisir dan Lahan Sempadan: Model Regulasi Transnasional Berbasis Digital”. Buku ini ditulis oleh para akademisi FH UNG, yakni Dolot Alhasni Bakung, Sri Nanang Meiske Kamba, Ramadhan Usman, Akbar Hidayatullah Daud, dan Nurul Fazri Elfikri, yang menghadirkan perspektif baru dalam menjawab tantangan pengelolaan wilayah pesisir di era globalisasi dan digitalisasi.
Buku ini hadir di tengah meningkatnya urgensi perlindungan kawasan pesisir sebagai wilayah strategis yang tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan politik hukum. Dalam karya ini, para penulis mengupas secara komprehensif bagaimana dinamika pengelolaan pesisir tidak lagi dapat dipahami dalam kerangka lokal semata, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem yang terhubung secara transnasional.
Melalui pendekatan interdisipliner, buku ini menyoroti interaksi kompleks antara faktor lingkungan, masyarakat, kebijakan publik, serta hukum nasional dan internasional. Salah satu kekuatan utama buku ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana perubahan iklim, perkembangan teknologi, serta arus globalisasi telah mengubah cara negara dan masyarakat dalam mengelola wilayah pesisir. Dalam konteks ini, konservasi tidak lagi sekadar perlindungan, tetapi menjadi bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang.
Yang membuat buku ini semakin relevan adalah tawaran konsep model regulasi transnasional berbasis digital. Penulis mengemukakan bahwa pengelolaan pesisir di masa depan harus memanfaatkan teknologi digital, seperti sistem pemantauan berbasis data, integrasi informasi lintas negara, serta pendekatan berbasis teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Gagasan ini menjadi terobosan penting, mengingat pengelolaan wilayah pesisir sering kali menghadapi keterbatasan koordinasi dan pengawasan.
Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir. Isu-isu seperti pencemaran laut, eksploitasi sumber daya, dan degradasi lingkungan tidak mengenal batas administratif, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang mampu melampaui batas negara. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berbicara tentang hukum nasional, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik dan standar internasional.
Dari sisi akademik, buku ini menjadi referensi penting bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan dan hukum laut di Indonesia. Tidak hanya ditujukan bagi kalangan akademisi, buku ini juga relevan bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, organisasi non-pemerintah, hingga mahasiswa yang ingin memahami isu pesisir secara lebih mendalam dan kontekstual.
FH UNG memandang penerbitan buku ini sebagai bagian dari komitmen dalam mendorong kajian hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya alam, hukum dituntut untuk tidak hanya responsif, tetapi juga inovatif. Buku ini menjadi salah satu wujud nyata bagaimana akademisi mampu menghadirkan solusi berbasis pengetahuan untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat.
Lebih dari sekadar karya ilmiah, buku “Konservasi Pesisir dan Lahan Sempadan” membawa pesan kuat bahwa masa depan wilayah pesisir Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengintegrasikan hukum, teknologi, dan kerja sama global. Dengan pendekatan yang progresif dan visioner, buku ini membuka ruang diskusi baru tentang bagaimana hukum dapat menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
Akhirnya, kehadiran buku ini menegaskan bahwa FH UNG tidak hanya menjadi pusat pendidikan hukum, tetapi juga aktor penting dalam membangun gagasan besar untuk masa depan lingkungan dan kedaulatan Indonesia di wilayah pesisir.
