GORONTALO – Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG) kembali menegaskan peran aktif akademisi dalam diskursus pembaruan hukum nasional. Guru Besar FH UNG, Prof. Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.Hum., dipercaya menjadi narasumber utama dalam seminar bertajuk “Paradigma Baru Hukum Pidana KUHP dan KUHAP terhadap Jabatan Notaris dan PPAT”.

Kegiatan seminar yang dihelat oleh Pengurus Daerah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ini digelar di Aston Hotel Gorontalo. Acara ini mempertemukan kalangan praktisi kenotariatan, pejabat pertanahan, penegak hukum, dan pemerhati hukum.

Keterlibatan Guru Besar FH UNG dalam forum strategis ini menjadi wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya transfer keilmuan dan kontribusi pemikiran kritis terhadap dinamika hukum yang tengah bertransformasi. Pembaruan regulasi dalam KUHP dan KUHAP membawa implikasi penting terhadap perlindungan hukum, batasan pertanggungjawaban, hingga potensi delik yang dapat bersinggungan langsung dengan pelaksanaan wewenang dan kode etik jabatan Notaris maupun PPAT.

Prof. Dr. Fence M. Wantu membawakan materi berdampingan dengan praktisi penegak hukum, Muhamad Faizal Akbar Ilato, S.H. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo), dengan jalannya diskusi dipandu oleh Marten Biki, S.H., M.Kn. selaku moderator. Kolaborasi antara perspektif teoritis-akademis dari FH UNG dan pendekatan empiris kejaksaan memberikan analisis yang komprehensif bagi para peserta dalam memitigasi risiko hukum pada praktik pembuatan akta otentik.

Partisipasi aktif tenaga pendidik FH UNG di berbagai forum profesi hukum menegaskan komitmen institusi untuk terus menjadi mitra strategis organisasi profesi serta penegak hukum di Gorontalo, sekaligus memastikan kurikulum dan kajian akademik di lingkungan kampus selalu selaras dengan perkembangan hukum terkini.